Kurangnya Personel Dan Anggaran Menjadi Penyebab Razia Truk Tambang Tak Efektif

PONOROGO (KR) – Puluhan titik Kerusakan jalan masih terlihat di beberapa kecamatan di Ponorogo. Hal ini diakibatkan berbagai macam sebab, selain faktor alam disebut-sebut disebabkan oleh banyaknya truk kelebihan muatan yang hilir-mudik. Razia truk tambang ini dinilai tidak efektif.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo Djunaedi, mengatakan sebenarnya sejak beberapa tahun terakhir pihaknya sudah melakukan berbagai upaya untuk menekan berseliwerannya truk-truk dengan tonase besar di jalanan sekitar tambang galian C di Ponorogo. Namun upaya ini tidak pernah efektif. Truk-truk bermuatan besar tetap melintas dan jalan kembali rusak. Keluhan warga pun terdengar kembali, Selasa (16/4).

“Persoalan pertama adalah kita punya banyak titik tambang. Paling tidak ada di tiga kecamatan, yaitu di Kecamatan Jenangan, Kecamatan Pulung dan Kecamatan Sampung. Di setiap kecamatan itu, truk yang mengangkut hasil tambang mencapai 100 sampai 150 unit tiap harinya,” kata Djunaedi. Dengan jumlah ini, tiap hari terdapat setidaknya 300 sampai 400 unit truk bermuatan yang melintas.

Banyaknya truk bermuatan lebih ini tentu membuat pihak berwajib melakukan sejumlah langkah. Djunaedi menyebut, langkah yang terus dilakukannya adalah upaya represif. Penindakan bersama pihak kepolisian dan pemberian bukti pelanggaran alias tilang menjadi langkah yang dipilihnya.

“Tapi ternyata adanya alat komunikasi (ponsel) membuat operasi tidak efektif. Ketika satu atau dua truk diperiksa, ditindak, maka unit yang lain akan langsung berhenti beroperasi pada saat itu juga (karena diberitahu oleh pengemudi yang tertangkap operasi),” ungkapnya sambil menyebut hal ini sebagai kendala.

Langkah lainnya adalah berupaya membuat kesepakatan antarpihak. Ada camat, pemilik tambang, kepolisian, kepala desa dan para pengemudi. MoU (Memorandum of Understanding) atau nota kesepahaman sudah ditandatangani.

“Di situ sepakat untuk saling mengendalikan. Tapi satu dua bulan saja efektifnya. Bulan ketiga sudah kembali lagi (truk kelebihan muatan lewat lagi),” tuturnya.

Upaya berikutnya adalah penurunan paksa muatan berlebih. Langkah ini bekerja sama dengan lembaga kemasyarakatan sekitar jalan yang dilintasi. “Malah hanya efektif sebentar. Dua pekan sudah berhenti (penurunan paksa muatan lebih),” tukas Djunaedi.

Di luar faktor ‘kembali beroperasi dengan muatan lebih’ karena pengemudi bandel, Djunaedi mengakui operasi yang dilakukannya kurang efektif karena minimnya jumlah personel dan rendahnya anggaran yang dialokasikan untuk operasi tersebut. Sebab, dengan kekuatan hanya sekitar 10 sampai 15 orang, tentu akan kewalahan untuk menangani 300 sampai 400 unit truk yang berlalu-lalang dengan muatan berat tersebut.

“Tentu kami berupaya untuk meminta peningkatan anggaran. Karena untuk melakukan operasi, penurunan paksa dan lainnya itu membutuhkan dana (termasuk ongkos tukang menurunkan muatan),” terangnya.

Di luar solusi soal personel dan anggaran, Djunaedi berharap para pengguna jalan bisa memperhatikan muatannya ketika akan melintas. “Kalau memang batas kekuatan jalan adalah 8 ton, maka jangan memuat 10 atau 11 ton lah. Itu himbauan kami. Semua yang punya kepentingan dengan jalan harus punya kesadaran. Termasuk lingkungan yang dilewati truk-truk itu,” pungkasnya.

Dilansir dari : https://ponorogo.go.id