MADIUN (KR) – Senin (8/4) telah berlangsung rapat dengar
pendapat (RDP) antara panitia khusus (Pansus) DPRD dengan anggota tim Laporan
Kinerja Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemkot Madiun. Dalam rapat ini LKPJ Walikota Madiun Sugeng
Rismiyanto untuk tahun anggaran 2018 mendapatkan respon dari DPRD Kota Madiun.
Dalam Rapat tersebut anggota Pansus DPRD menyunggung
beberapa hal diantaranya adalah terkait tingkat pengangguran terbuka (TPT).
Pansus pun mengevaluasi angka yang tercantum dalam draft LKPJ.
''Intinya, apa yang sudah dicapai pemkot lebih baik
dibanding tahun lalu. Meski begitu, harus ada perubahan yang dilakukan,'' tutur
Ketua Pansus LKPJ DPRD Kota Madiun Subiyantara.
Selain TPT, RPD LKPJ juga membahas berbagai urusan lainnya.
Salah satunya seperti angka inflasi Kota Madiun yang selama beberapa tahun
terakhir menunjukkan perkembangan yang baik dan signifikan.
Nantinya, hasil revisi akan dijadikan sebagai tolok ukur
pada pemerintahan 2019. Termasuk, pada masa kepemimpinan walikota baru.
Dalam RPD tersebut juga dihadiri oleh anggota pansus
lainnya. Yakni, Marsidi Rosyid, Amanto, Handoko, dan Mustikaningsih.
Sementara itu, dari pihak pemkot diwakili oleh Asisten
Pemerintahan Umum Andriono Waskito Mukti. Serta beberapa OPD lainnya. Seperti,
Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kominfo, BPKAD, dan Bagian Administrasi Pemerintahan
Umum Sekretariat Daerah.
Andriono berharap, revisi LKPJ dapat berjalan lancar dan
cepat terselesaikan. Serta, menjadi pemacu semangat baik eksekutif maupun
legislatif untuk bekerja lebih optimal. ''Sehingga, Kota Madiun lebih baik lagi
dan masyarakat semakin sejahtera,'' tandasnya.
dilansir dari : https://www.facebook.com/pg/pemkotmadiun
