Walikota Madiun Ajak Kaum Perempuan Ikut Awasi Jalannya Pemilu 2019
MADIUN (KR) – Semakin dekatnya Pemilu 2019 yang akan
berlangsung tanggal 17 April 2019 membuat pengawasan terhadap jalannya pemilu
harus semakin di tingkatkan.
Untuk itu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Madiun
mengadakan sosialisasi untuk perempuan agar turut berperan aktif mengawasi
jalannya pemilu. Sosialisasi tersebut berlangsung di Aston Hotel, Selasa (2/4).
Dalam kesempatan tersebut Walikota Madiun Sugeng Rismiyanto
yang di undang sebagai pemateri menyampaikan pentingnya konstribusi perempuan
dalam pengawasan pemilu.
"Perempuan biasanya lebih teliti dan cermat. Makanya,
penting kontribusi perempuan dalam pengawasan Pemilu. Saat memilih pilihlah
pemimpin yang berkeadilan bagi seluruh rakyatnya," katanya.
Walikota mengajak perempuan Kota Madiun untuk mengawasi
Pemilu berlandaskan idiel Pancasila dan konstitusinya UUD 1945. Sebatas tidak
melaksanakan apa yang melanggar aturan. Sebab, pengawasan secara teknis menjadi
ranah Bawaslu. Walikota meminta masyarakat untuk mempercayakan legitimasi
pemilu kepada penyelenggara.
Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kota Madiun mencapai 147.541.
77.195 di antaramya merupakan pemilih perempuan. Sisanya sebanyak 70.346
merupakan pemilih laki-laki. Keterlibatan organisasi masyarakat maupun kelompok
perempuan penting dalam Pemilu. Harapannya, tidak terjadi praktik-praktik
penyimpangan Pemilu.
"Peran perempuan di dalam pemilu luar biasa, lebih dari
setangah pemilih adalah kaum perempuan. Pemilih perempuan jangan sampai
golput," ungkapnya sembari menyebut selisih pemilih lelaki dan perempuan
sekitar tujuh ribu atau sama dengan dua kursi.
Bawaslu Kota Madiun sengaja mendatangkan nara sumber
perempuan dari Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Yakni, Eka Rahmawati. Menurutnya,
pelanggaran politik lebih besar kepada kaum perempuan. Perempuan dianggap hanya
sebagai obyek. Peran perempuan sebagai pengelola keuangan rumah tangga menjadi
ladang terbuka akan politik uang.
"Berdasar survei, 22 persen perempuan pernah menerima
dan mengalami politik uang dan sebanyak 42 persen responden perempuan
mengetahui adanya politik uang," ungkapnya saat membeberkan hasil survei
internal Bawaslu Jawa Timur dari Pemilu 2014 sampai Pilkada kemarin.
Money politik, lanjut dia, memiliki daya rusak yang luar
biasa. Eka menyebut dapat menghancurkan jalannya pemerintahan lima tahun ke
depan. Sebab, memungkinkan lahirnya koruptor-koruptor baru. Eka menambahkan
pelanggaran money politik lebih banyak ditemukan pada masa-masa akhir kampanye.
Biasanya mulai dua minggu sebelum hari H pemilu.
"Dari riset internal kami di 38 kota dan kabupaten,
money politik lebih banyak ditemukan pada masa akhir kampanye dan sebagian
besar dilakukan tim sukses peserta pemilu," pungkasnya.
Dilansir dari : https://www.facebook.com/pemkotmadiun
