TBM KRIDHARAKYAT, NGAWI
- Kepala Dispendukcapil Kabupaten Ngawi Drs. Sugeng, M.Si mengatakan wilayahnya
telah beberapa kali mendapat kiriman blangko KTP-e dari pusat, namun jumlah
blangko yang diterima tidak mencukupi dari kebutuhan dan menipisnya blangko
kartu tanda penduduk elektronik (KTP-e) sudah sejak Juni 2019.
"Saat ini, kondisi blangko
seluruh Indonesia memang menipis, bahkan kosong. Menipisnya blangko KTP-e di
Ngawi sudah terjadi sejak Juni 2019," ujar Sugeng kepada wartawan di
Ngawi, Selasa.
Menurut dia, dari stok yang tinggal
minim tersebut, pihak Dispendukcapil akan lebih mengutamakan penggunaan untuk
para pemohon KTP baru.
Jika telah habis, katanya, pihaknya
akan menggunakan surat keterangan (suket) pengganti KTP sambil menunggu kiriman
dari pusat datang.
Sedangkan bagi masyarakat yang
melakukan perubahan data KTP-e, karena rusak ataupun pindah domisili, maka
Dispendukcapil setempat akan menerbitkan surat keterangan (suket) pengganti
KTP-e.
Adapun suket tersebut berlaku hingga
menunggu kedatangan blangko KTP elektronik dari pemerintah pusat, dalam hal ini
Kementerian Dalam Negeri.
Saat ini pihaknya juga sedang
mengajukan proses permohonan pengiriman blangko ke pemerintah pusat sebanyak
30.000 blangko. Hal itu tergolong mendesak karena tahun 2020 Kabupaten Ngawi
akan menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
"Pilkada Ngawi 2020 akan
digelar September nanti. Dengan demikian, keberadaan kartu identitas
kependudukan seperti KTP-e sangatlah penting," tambahnya.
Pengajuan tambahan blangko telah
dikirimkan ke pusat dan tinggal menunggu kiriman ke daerah. Pihaknya meminta warga
yang mendapat suket untuk bersabar hingga nanti blangko datang dan bisa dicetak
kembali KTP elektroniknya.
Meski stok blangko KTP-e sedang
menipis, Sugeng memastikan pelayanan kependudukan di Dispendukcapil setempat
tetap berjalan normal.
Berdasarkan data, setiap hari
rata-rata jumlah pemohon KTP-e mencapai 100 orang, akta kelahiran 125 pemohon,
dan kartu identitas anak (KIA) berkisar 25-50 pemohon. (ANTARA)
