Ponorogo Siap Biaya Tambahan Pilkada Serentak di Tengah Pandemi
TBM KRIDHARAKYAT, PONOROGO – Kondisi keuangan Pemkab Ponorogo dinilai siap untuk memenuhi tambahan biaya tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang mungkin diajukan KPU dan Bawaslu Ponorogo. Penambahan ini diperkirakan muncul terkait adanya perubahan pelaksanaan pilkada di tengah pandemi covid-19 dan penerapan protokol kesehatan pada semua sisi pilkada.
HAL INI diutarakan Bupati Ponorogo Drs. H. Ipong Muchlissoni, Jumat, 5 Juni 2020, di Pringgitan atau Rumah Dinas Bupati. “Kondisi fiskal kita saya rasa aman kalau ada penambahan biaya pilkada. KPU dan Bawaslu Ponorogo memang belum mengajukan, tapi kalau nantinya mengajukan, saya yakin keuanga kita mampu memenuhi,” ujarnya.
PENYEDIAAN biaya tambahan pilkada, kata Bupati Ipong, adalah salah satu poin pertemuan melalui video conference dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dengan 279 kepala daerah lain yang menyelnggrakan pilkada serentak tahun 2020 ini. “Pemda diminta mengakomodir kebutuhan dana yang diajukan KPU dan Bawaslu karena menyesuaikan dengan adanya pandemi covid-19. Sebab diperkirakan ada banyak hal yang berubah untuk pelaksanaan tahapan pilkada ini,” kata Bupati H. Ipong Muchlissoni.
DI TENGAH pandemi ini, kemungkinan akan ada penambahan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) untuk mengurangi berkumpulnya warga dalam satu titik. Kemudian kemungkinan ada penggantian alat coblos dari satu buah paku di tiap bilik tapi dengan alat lain. Mungkin juga akan ada pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) berupa pakaian pelindung dari covid-19 pada level-level tertentu. “Semua itu butuh biaya tambahan,” ujar Bupati H. Ipong Muchlissoni.
SELAIN soal tambahan biaya, pertemuan virtual tersebut juga membahas soal masa kampanye yang harus diperpendek, adanya perubahan ketentuan kampanye yang tidak diperkenankan lagi dilakukan secara terbuka dan massal, dan kelanjutan dari berbagai tahapan pilkada juga dilaksanakan. “Sehingga apapun yang terjadi, Pilkada 2020 ini jalan terus dengan menggunakan protokol kesehatan. Rencananya hari pencobolosannya tanggal 9 Desember,” pungkas Bupati H. Ipong Muchlissoni sebagaimana diinformasikan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kabupaten Ponorogo. (WAHYU FATONAH).
 |
| Bupati H. Ipong saat diwawancarai wartawan usai bersepeda, Jum'at 5 Juni 2020. (foto : Diskominfo Kab. Ponorogo) |
HAL INI diutarakan Bupati Ponorogo Drs. H. Ipong Muchlissoni, Jumat, 5 Juni 2020, di Pringgitan atau Rumah Dinas Bupati. “Kondisi fiskal kita saya rasa aman kalau ada penambahan biaya pilkada. KPU dan Bawaslu Ponorogo memang belum mengajukan, tapi kalau nantinya mengajukan, saya yakin keuanga kita mampu memenuhi,” ujarnya.
PENYEDIAAN biaya tambahan pilkada, kata Bupati Ipong, adalah salah satu poin pertemuan melalui video conference dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dengan 279 kepala daerah lain yang menyelnggrakan pilkada serentak tahun 2020 ini. “Pemda diminta mengakomodir kebutuhan dana yang diajukan KPU dan Bawaslu karena menyesuaikan dengan adanya pandemi covid-19. Sebab diperkirakan ada banyak hal yang berubah untuk pelaksanaan tahapan pilkada ini,” kata Bupati H. Ipong Muchlissoni.
DI TENGAH pandemi ini, kemungkinan akan ada penambahan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) untuk mengurangi berkumpulnya warga dalam satu titik. Kemudian kemungkinan ada penggantian alat coblos dari satu buah paku di tiap bilik tapi dengan alat lain. Mungkin juga akan ada pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) berupa pakaian pelindung dari covid-19 pada level-level tertentu. “Semua itu butuh biaya tambahan,” ujar Bupati H. Ipong Muchlissoni.
SELAIN soal tambahan biaya, pertemuan virtual tersebut juga membahas soal masa kampanye yang harus diperpendek, adanya perubahan ketentuan kampanye yang tidak diperkenankan lagi dilakukan secara terbuka dan massal, dan kelanjutan dari berbagai tahapan pilkada juga dilaksanakan. “Sehingga apapun yang terjadi, Pilkada 2020 ini jalan terus dengan menggunakan protokol kesehatan. Rencananya hari pencobolosannya tanggal 9 Desember,” pungkas Bupati H. Ipong Muchlissoni sebagaimana diinformasikan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kabupaten Ponorogo. (WAHYU FATONAH).
