Drs. Jumani Kades Nglambangan, Wungu Serahkan BLT DD Tahap I Tahun 2021

Drs. Jumani Kepala Desa Nglambangan

menyerahkan BLT DD pada salah satu KPM.

 

MADIUN (TBM KRIDHA RAKYAT) – Kamis, (18/02) hari ini, Pemerintah Desa Nglambangan Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun  menyalurkan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) ke warga miskin di luar penerima bansos. Sumber dari Dana Desa (DD).  “BLT - DD untuk tahun ini sebesar Rp. 300 ribu per bulannya. Mereka yang diberi BLT adalah orang miskin atau terdampak pandemi Covid-19 di bidang ekonomi serta bukan penerima bantuan Kemensos seperti PKH,” kata Kepala Desa Nglambangan Drs. Jumani pada wartawan KRIDHARAKYAT.com. 

 

Petugas Bank Jatim melayani penyerahan BLT - DD secara tunai.

LEBIH LANJUT dikatakan, musyawarah desa menjadi penentu warga yang mendapatkan BLT-DD. Sebab, pemdes yang paling tahu kondisi di lapangan warganya. “Seperti penerima bansos atau bukan dan apakah layak menerima BLT - DD itu pemerintah desa yang lebih tahu,” ujar Kades Drs. Jumani.

 

DIKATAKAN pula bahwa BLT - DD pada tahun ini mengacu Permendes PDTT Nomor 13 Tahun ini 2020 lalu Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021. “BLT - DD Ini merupakan kebijakan pemerintah pusat untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat terdampak Pandemi Covid-19. Sedangkan penyaluran pada tahun ini  secara tunai melalui bank yang ditunjuk,” tandas Drs. Jumani.

 

Penyaluran BLT DD Tahap I Desa Nglambangan menerapkan Prokes dengan ketat.

DIJELASKAN, alokasi jumlah Dana Desa untuk BLT disesuaikan dengan total Dana Desa yang diperoleh setiap desa. Jika desa memperoleh di bawah Rp. 800 juta maka alokasi BLT sebesar 25%. Jika desa memperoleh Rp. 800 juta – Rp. 1,2 miliar maka alokasi BLT sebesar 30%, dan jika desa memperoleh di atas Rp. 1,2 miliar maka alokasi BLT mencapai 35%. Namun pada tahun ini dapat dikembangkan. Misalnya, jika suatu desa sangat terdampak secara ekonomi, maka alokasinya bisa dinaikkan,” jelasnya.

 

Kades Nglambangan didampingi anggota

Bhabinkamtibmas menyerahkan BLT - DD.

PADA tahun lalu, jumlah penerima 100 KPM. Namun setelah validasi menjadi
95 KPM. Hal itu dikarenakan terjadi dobel dan meninggal  penerima BLT - DD dan BST/PKH. “Kalau tidak masuk DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) bisa diusulkan dapat BLT-DD,” demikian kades Drs. Jumani menjelaskan. (KR-SAIFUL ARIF)