Wabup H. Hari Wuryanto, SH, M.Ak : “Tanggulangi Kemiskinan Dibutuhkan Sinergitas Program dari Lintas OPD”
MADIUN (KORAN KRIDHARAKYAT.COM) – Wakil Bupati Madiun H. Hari Wuryanto, SH, M.Ak mengatakan bahwa permasalahan kemiskinan merupakan tantangan utama pembangunan di Kabupaten Madiun dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, dibutuhkan sinergitas program-program dari lintas OPD, seperti program pemberdayaan masyarakat dan tidak harus semua difokuskan ke infrastruktur. Wakil Bupati Madiun, H. Hari Wuryanto, SH, M.Ak mengatakan hal tersebut saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPD) Kabupaten Madiun, di Pujasera Jiwan, Selasa (30/11).
WAKIL BUPATI MADIUN H. Hari Wuryanto, SH, M.Ak berharap melalui kegiatan ini upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Madiun dapat terwujud. Selaku Ketua TKPD Kabupaten Madiun, wajar jika Wabup minta ada sinergitas program-program di OPD dalam upaya penanggulangan kemiskinan. “Contoh, PU bisa melaksanakan program infrastrukturnya untuk mengurangi beban masyarakat. Seperti di Kare, masyarakatnya kalau hendak ke Kecamantan atau pasar harus menempuh jarak 15 km, dengan programnya PU sekarang mereka tinggal 5 km jika hendak ke kecamatan atau pasar. Ini bisa mengurangi beban masyarakat,” terangnya.
WAKIL BUPATI MADIUN H. Hari Wuryanto, SH, M.Ak juga berharap penurunan kemiskinan di Kabupaten Madiun bisa turun 1 persen per tahun, namun akibat adanya pandemi otomatis kemiskinan meningkat lagi. Menurutnya, dari tahun ke tahun angka kemiskinan di Kabupaten Madiun ada penurunan. Di tahun 2016 angka kemiskinan 14 persen dan turun terus hingga 2019 tinggal 10,54, namun di tahun 2020 meningkat lagi menjadi 11,46 persen akibat pandemi. “Kita berharap kedepan angka kemiskinan kita bisa turun lagi, minimal menjadi satu digit-lah,” ungkapnya.
PELAKSANAAN program penanggulangan kemiskinan tahun 2021, lanjut Wakil Bupati Madiun H. Hari Wuryanto, SH, M.Ak berpedoman pada Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) sebagai panduan dari upaya konsistensi Pemerintah Kabupaten Madiun dalam penanggulangan kemiskinan supaya lebih efektif, efisien, tepat sasaran dan terintegrasi.
FOCUS GROUP DISCUSSION TKPD tersebut diikuti 40 peserta dari OPD, Kecamatan, CSR dan Pemdes. Dihadirkan sebagai narasumber Prof. Dr. Bagong Suyanto guru besar FISIP UNAIR dan Dr. Suko Widodo yang merupakan Pakar Komunikasi Publik. Demikian informasi dari Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kabupaten Madiun. (KR-AGUNG/AS).
