Disambut Bupati H. Ahmad Dawami Bersama Forkopimda, Menko PMK Prof. Muhadjir Kunjungi Kabupaten Madiun
MADIUN (KORAN KRIDHARAKYAT.COM) – Rabu (26/1/22) hari ini, Menteri Koordinator Bidang Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P. melakukan kunjungan kerja di Desa Simo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun. Dalam kunjungan tersebut, dirinya disambut oleh Bupati Madiun H. Ahmad Dawami Ragil Saputro, S.Sos bersama Forkopimda Kabupaten Madiun.
MENKO PMK Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P dalam kunjungannya tersebut menjelaskan,bahwa masih banyak masyarakat yang belum memiliki pemahaman tentang stunting, mereka masih mengira stunting adalah masalah kurang gizi atau kerdil secara pertumbuhan namun sebenarnya utamanya adalah masalah pertumbuhan volume otak. “Sesuai target Presiden Jokowi di 2024 di angka 14 persen. Minimum per tahun kasus stunting harus turun 2,7 persen, bahkan kalau bisa lebih," ungkap Menko PMK Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P.
MENKO PMK Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P juga mengatakan penyebab tingginya angka kasus stunting di Indonesia dikarenakan kurangnya asupan gizi kronis, rendahnya cakupan akses air dan sanitasi penduduk yang memiliki akses air minum berkualitas rendah. Dirinya mengapresiasiasi penanganan stunting di Kabupaten Madiun yang sudah memenuhi capaian mininum. "Kalau ingin negara kita maju maka kita harus berantas angka stunting" ujar Muhadjir.
UPAYA PEMBERIAN tablet tambah darah (TTD) ke sekolah-sekolah untuk remaja putri ini dilakukan untuk meminimalisiasi perempuan usia muda mengalami anemia. Namun ia berharap agar tablet tersebut benar-benar diminum oleh para remaja sehingga program tersebut benar-benar terlaksana. "Tablet tambah itu rasanya gak enak, makanya banyak remaja kita yang diberi namun tidak diminum. Kita harus pastikan tablet tambah darah tersebut diminum kalau perlu minum ditempat atau difoto," jelasnya.
SEMENTARA ITU, Bupati Madiun H. Ahmad Dawami Ragil Saputro, S.Sos menuturkan di Kabupaten Madiun penanganan stunting tidak terfokus pada satu dinas saja. Namun, penanganan stunting dilakukan dengan sistem Integrated Development Plan yang artinya sinergitas seluruh OPD karena masalah stunting adalah masalah yang kompleks. "Stunting adalah masalah yang kompleks tidak bisa ditangani satu dinas saja sehingga memerlukan penanganan dari semua pihak," jelas Bupati.
TAMPAK HADIR mendampingi Bupati H. Ahmad Dawami Ragil Saputro, S.Sos saat menyambut Menko PMK, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Joko Lelono,A.P., M.H., Kepala Dinas Kesehatan dr. Soelistyo Widyantono,M.M., Kepala Dinas PUPR Ir. Gunawi, Kepala Dinas Pertanian Sodik Heru Purnomo, S.Si, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKB PPPA) Suryanto, S.E., M.Si, Direktur Perumda Tirta Dharma Purabaya Sumaryono, S.E.
MASING-MASING menyampaikan pandangan terkait penanganan stunting sesuai dengan dinasnya. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKB PPPA) Suryanto, S.E., M.Si menyampaikan untuk hasil timbang bulan Agustus 2021 sekitar 14,9 persen. "Perlu kami laporkan untuk Kecamatan Balerejo kasus stunting ada sekitar 173 orang atau sekitar 7,75 persen, sementara di Desa Simo ada 4 orang kalau dipresente 0,3 persen," jelas Suryanto sambil menambahkan bahwa pihaknya sudah membentuk tim pendamping keluarga yang didalamnya ada bidan, PKK, dan kader KB, semuanya berkolaborasi untuk menekan angka stunting di desanya masing-masing. Selain itu, juga akan membentuk tim percepatan penurunan stunting. Demikian informasi dari Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kabupaten Madiun. (KR-AGUNG/AS).
