Musrenbang 2023 : Wakil Ketua DPRD Drs. Mujono, M.Si Beri Masukan Agar Perencanaan Final Nanti Mampu Jadi Solusi
MADIUN (KORAN KRIDHARAKYAT.COM) - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Madiun Drs. Mujono, M.Si, Kamis (10/03/2022) hari ini menghadiri dan memberikan sambutan pada acara Musrenbang RKPD (Rencana Kerja Perangkat Daerah) 2023 Kabupaten Madiun yang berlangsung di Pendopo Muda Graha Kabupaten Madiun. Selain Wakil Ketua DPRD Kabupaten Madiun Drs. Mujono M.Si, juga tampak hadir pada agenda tahunan yang diselenggarakan oleh BAPPEDA Kabupaten Madiun yang dibuka secara resmi oleh Bupati Madiun H. Ahmad Dawami Ragil Saputro, S.Sos tersebut adalah tersebut Wakil Bupati Madiun H. Hari Wuryanto, S.H., M.Ak., Ketua TP PKK Ny. Penta Lianawati Ahmad Dawami, S.E., M.Si., Kepala Bappeda Kurnia Aminullah, S.H. Sedangkan Asisten III Sekda Provinsi Jaawa Timur, Sekda Kabupaten Madiun Ir. Tontro Pahlawanto, para pimpinan OPD dan camat mengikuti secara virtual.
BUPATI MADIUN H. Ahmad Dawami Ragil Saputro, S.Sos dalam arahannya, mengajak semua pihak agar optimis di 2023 dapat mengejar target yang yang sudah ditetapkan. Bupati menjelaskan, di tahun 2023 ada lima target atau program prioritas yang akan dikerjakan sesuai dengan tema Musrenbang yakni "Penguatan daya saing daerah".
MENURUT Bupati Madiun H. Ahmad Dawami Ragil Saputro, S.Sos, lima program prioritas itu, pertama, percapatan pembangunan infrastruktur di kawasan strategis, seperti di kawasan pusat pemerintahan di Caruban maupun proyek Selingkar Wilis. Kedua, pengembangan produk-produk olahan hasil pertanian, perikanan dan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan, karena hal ini terkait pemberdayaan masyarakat. “Perindag mencatat, di Kabupaten Madiun terdapat 3000 produk hasil pertanian dan perikanan, dan pariwisata menjadi tempat tersendiri yang harus menjadi satu dengan UMKM ini. Pemberdayaan menjadi solusi mengatasi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan, selain investasi,” papar orang nomor satu di Kabupaten Madiun tersebut.
PRIORITAS ketiga adalah kesiapsiagaan kebencanaan, sehingga dibutuhkan mitigasi menyeluruh. Prioritas keempat adalah penguatan kelembagaan, karena pengembangan produk pertanian maupun perikanan terkait erat dengan pengembangan penguatan kelembagaan sehingga Pemda akan melakukan intervensi. Kelima, pengembangan pasar. Di tahun 2023 Pemerintah Daerah akan memaksimalkan pengembangan pasar untuk mengakomodir produk UMKM, selain dengan ekonomi digital. “Saya berpesan, apa yang kita rencanakan ini tidak sekedar wacana namun betul-betul perencanaan yang menjadi solusi untuk menjawab kesulitan masyarakat. Bagaimana pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat,” harapan Bupati yang akrab disapa Kaji Mbing tersebut.
SELAIN ITU, menurut Bupati Madiun H. Ahmad Dawami Ragil Saputro, S.Sos ada beberapa prioritas yang harus dikerjakan baik nasional maupun daerah yaitu meningkatkan IPM (Indeks Pembangunan Manusia), menurunkan angka kemiskinan, pengangguran dan stunting. Untuk Stunting, Presiden menargetkan secara nasional di 2024 prevelensi stunting sebesar 14 persen, sedangkan saat ini posisi Kabupaten Madiun sebesar 15,98 persen. “Di 2023 kita harapkan sudah sesuai target nasional,” ungkap suami Ny. Penta Lianawati Ahmad Dawami, S.E., M.Si. tersebut.
“SINERGITAS antara pemda dengan pusat juga tidak mungkin dapat dipisahkan. Contoh, ketika pusat menargetkan menyelesaikan kemiskinan ekstrim, kita juga masukan dalam perencanaan di tahun 2022 maupun 2023, sehingga target Pak Presiden di tahun 2024 bisa selesai, dan ini kita jalankan karena menjadi atensi dari pusat,” jelas Bupati selain juga akan terus mendorong reformasi birokrasi.
WAKIL KETUA DPRD Kabupaten Madiun Drs. Mujono, M.Si yang mewakili Ketua DPRD dalam sambutannya memberikan berbagai banyak masukan untuk menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Madiun agar pada perencanaan final nanti, mampu menjadi solusi dari berbagai masalah yang dihadapi warga masyarakat Kabupaten Madiun. Begitu juga Asisten III Sekda Provinsi Jatim pada musrenbang tersebut yang memaparkan target IPM di Kabupaten Madiun maupun Provinsi Jatim pada tahun 2023, terjadinya penurunan angka kemiskinan maupun pengangguran terbuka. Demikian informasi dari Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kabupaten Madiun. (KR-AGUNG/AS).
