Bupati Madiun H. Ahmad Dawami Ragil Saputro, S.Sos Dukung Program Gempur Jatim Untuk Majukan UMKM
MADIUN (KORAN KRIDHARAKYAT.COM) - Bupati Madiun H. Ahmad Dawami Ragil Saputro, S.Sos didampingi Kepala Balai Besar POM Surabaya dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun mengikuti vidcon mengenai verifikasi dan observasi lapangan KIPP (Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik) Gempur Jatim yang dilaksanakan Menpan RB, Rabu (20/07/2022) dari Pendopo Muda Graha, Kabupaten Madiun.
BUPATI MADIUN H. Ahmad Dawami Ragil Saputro, S.Sos pada kesempatan tersebut mengapresiasi program Gempur Jatim meski jauh sebelumnya dirinya sudah memberdayakan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) di kabupaten yang dipimpinnya. Terbukti, sebelum dirinya menjabat sebagai Bupati Madiun jumlah UMKM hanya dikisaran ribuan, kini sudah mencapai 21 ribu.
TERKAIT UMKM tersebut, Bupati Madiun H. Ahmad Dawami Ragil Saputro, S.Sos menegaskan jika pihaknya tidak sekedar mengejar kuantitas namun kualitas tetap menjadi nomor satu. Karena kesehatan produk pangan sangat penting, sehingga jauh-jauh hari pihaknya sudah bekerjasama dengan BPOM agar produk pangan yang dihasilkan UMKM benar-benar layak dikonsumsi masyarakat luas. Melonjaknya angka UMKM ini, lanjut Bupati, juga tidak lepas atas kemudahan izin Produk Industri Rumah Tangga, bahkan izin bisa rampung dalam waktu sehari. “Saya sangat senang dan mendukung program Gempur Jatim ini, karena program ini hadir disaat yang pas dalam rangka terus memberdayakan usaha kecil dan menengah itu,” jelas Bupati.
DALAM kegiatan ini, ada 2 spot UMKM dari Kabupaten Madiun yang melakukan testimoni kepada para panelis terkait adanya program Gempur Jatim. UMKM yang bergerak dalam pengolahan coklat dan pempek ini mengaku sangat terbantu dengan Program Gempur Jatim, baik dalam pengembangan usaha, pengurusan perijinan, maupun pemasaran bahkan produk pempek tembus pasar internasional.
BUPATI H. Ahmad Dawami Ragil Saputro, S.Sos juga menambahkan jika penggunaan IT memang belum maksimal karena UMKM ini kebanyakan digeluti masyarakat desa yang notabene belum ‘melek’ teknologi. Meski demikian, Bupati menjamin jika perlindungan konsumen pasti total, dan tidak ada bahan terlarang dari produk pangan yang dihasilkan UMKM di Kabupaten berjuluk Kampung Pesilat Indonesia. Demikian informasi dari Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kabupaten Madiun. (KR-AGUNG/AS).
