10 Tahun Berturut-turut, Pemerintah Kabupaten Madiun Pertahankan Penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK
MADIUN (KORAN KRIDHARAKYAT.COM) - Pemerintah Kabupaten Madiun, Kamis (25/05/2023) kembali meraih penghargaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Penghargaan ini sukses dipertahankan oleh Pemerintah Kabupaten Madiun selama sepuluh kali berturut-turut. Penghargaan WTP ke 10 tersebut diumumkan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur Karyadi S.E., M.M., Ak. CA., CFRA, CSFA, disaat Penyerahan Serentak LHP atas LKPD Se -Jawa Timur BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, yang diterima langsung oleh Bupati Madiun H. Ahmad Dawami Ragil Saputro, S.Sos dan Ketua DPRD Kabupaten Madiun H. Fery Sudarsono di kantor BPK Jawa Timur. Turut hadir dalam penyerahan tersebut Anggota III BPK RI Prof Dr Achsanul Qosasi, Gubernur Jawa Timur Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si, Bupati/Walikota se-Jawa Timur, dan ketua DPRD se-Jawa Timur yang memakai pakaian khas daerah masing-masing.
KEPALA Perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur Karyadi S.E., M.M., Ak. CA., CFRA, CSFA dalam sambutannya menyampaikan, BPK tetap berkomitmen untuk menjaga harta negara dalam hal pengelolaan keuangan daerah. “BPK melakukan pemeriksaan sesuai amanat selama 60 hari. Hal tersebut tercapai karena kegigihan dari teman-teman BPK dan dukungan seluruh pemerintah kota/kabupaten yang memberikan data kepada kami,” jelasnya. Ia juga menambahkan kegiatan ini bertema Harmoni. Harapannya, BPK dapat menjalin harmoni dengan stakeholder agar BPK lebih bermanfaat demi mensejahterakan masyarakat Jawa Timur.
SEMENTARA itu Bupati Madiun H. Ahmad Dawami Ragil Saputro, S.Sos yang akrab disapa Kaji Mbing memandang bahwa WTP merupakan cerminan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip akutansi pengelolaan anggaran negara. “Penghargaan ini wajib diperoleh sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam mematuhi prinsip pengelolaan keuangan. Rekomendasi dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun sebelumnya juga harus ditindaklanjuti, jadi WTP dapat terus dipertahankan,” jelasnya. Bupati Madiun H. Ahmad Dawami Ragil Saputro, S.Sos tidak lupa menyampaikan terima kasih kepada seluruh perangkat daerah yang telah membantu bertahan hingga titik ini. Demikian informasi dari Dinas Kominfo Kabupaten Madiun. (KR-AGUNG/AS).
KEPALA Perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur Karyadi S.E., M.M., Ak. CA., CFRA, CSFA dalam sambutannya menyampaikan, BPK tetap berkomitmen untuk menjaga harta negara dalam hal pengelolaan keuangan daerah. “BPK melakukan pemeriksaan sesuai amanat selama 60 hari. Hal tersebut tercapai karena kegigihan dari teman-teman BPK dan dukungan seluruh pemerintah kota/kabupaten yang memberikan data kepada kami,” jelasnya. Ia juga menambahkan kegiatan ini bertema Harmoni. Harapannya, BPK dapat menjalin harmoni dengan stakeholder agar BPK lebih bermanfaat demi mensejahterakan masyarakat Jawa Timur.
SEMENTARA itu Bupati Madiun H. Ahmad Dawami Ragil Saputro, S.Sos yang akrab disapa Kaji Mbing memandang bahwa WTP merupakan cerminan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip akutansi pengelolaan anggaran negara. “Penghargaan ini wajib diperoleh sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam mematuhi prinsip pengelolaan keuangan. Rekomendasi dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun sebelumnya juga harus ditindaklanjuti, jadi WTP dapat terus dipertahankan,” jelasnya. Bupati Madiun H. Ahmad Dawami Ragil Saputro, S.Sos tidak lupa menyampaikan terima kasih kepada seluruh perangkat daerah yang telah membantu bertahan hingga titik ini. Demikian informasi dari Dinas Kominfo Kabupaten Madiun. (KR-AGUNG/AS).
