Pj. Bupati Madiun Ir. Tontro Pahlawanto Minta Data Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Selalu Dilaporkan Ke Pusat
MADIUN (KORAN KRIDHARAKYAT.COM) - Penjabat
(Pj) Bupati Madiun, Ir. Tontro Pahlawanto memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Tim
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Esktrem (TKPK) membahas seputar P3KE
(Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) di Kabupaten Madiun, di
Ruang Gambar Pendopo Mudagraha, Rabu (10/01/2024).
RAKOR yang diselenggarakan oleh Bapperida ini menghadirkan
narasumber dari Asisten Deputi Penanganan Kemiskinan Kemenko PKM, Katiman
Kartowinomo. Acara ini juga hadiri Pj. Sekda Kabupaten Madiun, Sodik Hery
Purnomo, staf Ahli Bupati, asisten Sekda dan pimpinan OPD dilingkup Pemkab
Madiun.
SEBAGAIMANA arahan Pj. Bupati Madiun, bahwa selain
mencari langkah strategis untuk menanggulangi kemiskinan ekstrem dan stunting,
Rakor ini sekaligus untuk memastikan langkah yang diambil Pemkab Madiun apakah
sudah sesuai dengan pemahaman yang dimiliki Pemerintah Pusat, yang mana
nantinya sebagai pedoman atau dasar Pemkab Madiun menetapkan program kegiatan
untuk menanggulangi dua program prioritas tersebut.
HAL ini sarat dilakukan, karena Pj. Bupati Madiun mengaku,
pada saat evaluasi kinerja penjabat kepala daerah oleh Kemendagri beberapa
waktu lalu terungkap bahwa angka kemiksinan di Kabupaten Madiun relative masih
tinggi. Padahal, lanjutnya, sudah banyak intervensi dilakukan Pemkab. Madiun
untuk penanggulangan kemiskinan, namun ironisnya hal itu seakan tidak nampak di
mata Pemerintah Pusat.“Dari sini, saya tidak ingin ada perbedaan pemahaman
antara Pemda dengan pemerintah pusat. Karena intervensi untuk penanganan
kemiskinan ekstrem dan stunting sudah kita lakukan, namun kesannya apa yang
kita lakukan itu tidak nampak,” ungkap Pj. Bupati Madiun.
UNTUK itu, Pj Bupati Madiun
minta kepada OPD terkait harus selalu melaporkan data kegiatan penanggulangan
kemiskinan ekstrem dan stunting kepada pemerintah pusat. Hal ini bukan untuk
mencari pamor, melainkan untuk bahan evaluasi di tingkat nasional. “Intervensi
sudah kita lakukan, seperti pemberian bansos, pengendalian inflasi, rebah RTLH,
penyediaan air bersih dan sanitasi, pemberian makanan tambahan bagi Balita,
pemberian pil penambah darah untuk pelajar SMP dan masih banyak lagi. Mungkin
akibat kita tidak disiplin melaporkan datanya ke pusat, kesannya kita tidak
lakukan apa-apa. Saya ingin kedepan ini tidak terulang lagi,” tandas Pj. Bupati
Madiun. Demikian sebagaimana
diinformasikan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Madiun. (KR-FEB/AS).