Dinas Kesehatan Ponorogo Berkomitmen Mengatasi Stunting
PONOROGO (KORAN KRIDHARAKYAT.COM) - Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko berencana untuk menciptakan rekor dengan menetapkan target prevalensi kasus stunting pada anak balita akibat akumulasi kekurangan zat gizi itu turun menjadi 4 persen pada tahun 2025 ini.
Prevalensi stunting di Ponorogo pada 2024 adalah 8 persen setelah Dinkes bersama Dinas pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana (DPPKB) melakukan berbagai aksi masif. Bersamaan rapat koordinasi teknis (rakortek) rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2025-2029 di Ruang Bantarngin, Senin (14/4/2025) malam lalu.
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko meminta upaya menekan prevalensi stunting tetap dilakukan mulai pangkal hingga ujung. Pengetahuan tentang dampak serius terhadap kesehatan dan perkembangan anak akibat gangguan pertumbuhan seyogianya sudah diberikan kepada calon pasangan suami istri sebelum menikah. "Sehingga pencegahan stunting dapat dilakukan sejak dini,’’ kata Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko.
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko menyebut kolaborasi Dinas Kesehatan dengan Kantor Kementerian Agama dalam memberikan bimbingan pra-nikah bagi calon pengantin cukup efektif untuk sosialisasi pencegahan stunting. "Sebaik-baiknya pencegahan stunting dilakukan pada masa awal kehamilan, bukan begitu Bu Ayu,’’ tanya Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko. Sementara itu, Kadinkes Dyah Ayu Puspitaningarti membeberkan segala daya upayanya untuk percepatan penanganan kasus stunting di Ponorogo. Semua jalan sudah ditempuh bersamaan seluruh lini ikut bergerak. Penurunan prevalensi stunting di Ponorogo sejatinya cukup drastis. Dari 21 persen pada 2021 silam, turun menjadi 14,2 persen (2022), turun lagi ke angka 9,3 persen (2023), dan akhirnya tinggal 8 persen pada 2024. Ponorogo mencetak rekor jika mampu menekan prevalensi stunting tinggal 4 persen. ‘’Kita harus melakukan percepatan penanganan lagi agar prevalensi stunting tinggal separo dibandingkan tahun lalu,’’ jelasnya.
Dinas Kesehatan akan menerapkan strategi agar seluruh desa di Ponorogo masuk kategori perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) yang efektif mencegah stunting selain mendukung program Kabupaten/Kota Sehat (KKS). Kadinkes juga sempat memamaparkan upaya memonitor perkembangan ibu hamil melalui program antenatal care (ANC) terpadu. Ibu hamil mendapatkan layanan pemerikaan kesehatan berkala minimal enam kali selama mengandung. "Kami bekerja sama dengan pemerintah desa akan mendata semua ibu hamil yang ada. Nantinya setiap ibu hamil akan mendapat pendampingan dari satu kader kesehatan dan satu mahasiswa untuk memonitor kehamilan sampai persalinan," ungkap Kadinkes Dyah Ayu Puspitaningarti. Demikian sebagaimana diinformasikan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Ponorogo. (KR-YUN/AS)
