Berita Utama

[News][bleft]

Sari Berita

[Sekilas][twocolumns]

DPUPR Minta Percepat Proges pembangunan dua kantor OPD di Puspem Caruban

MADIUN (KORAN KRIDHARAKYAT.COM) - Progres pengerjaan dua kantor organisasi perangkat daerah (OPD) di kawasan pusat pemerintahan (puspem) Caruban diklaim sesuai target. Berdasarkan kontrak, pembangunan gedung kantor yang telah dimulai sejak 10 Juni lalu itu ditargetkan rampung pada awal Desember mendatang. Hal itu diungkapkan oleh Kabid Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Madiun Rika Mekar Gumilang.



Rika Mekar Gumilang mengatakan, pembangunan kantor Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disparpora) yang berada di sebelah utara mencapai 43,22 persen. Sedangkan kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) di sisi selatan terprogress 46,86 persen.“Progressnya yang dicapai telah sesuai dengan target dari DPUPR," katanya, Selasa (24/9/2024) lalu.


Meski progresnya terpenuhi, pihaknya tetap meminta rekanan melakukan percepatan pembangunan. Sehingga kedua proyek kantor OPD tersebut, bisa rampung pada akhir November. “Kalau kontrak berakhir 6 Desember, tapi kami berharap ada percepatan. Sudah kami sampaikan ke penyedia, tidak hanya harus sesuai schedule, tapi juga harus melebihi," tuturnya.


Rika Mekar Gumilang menyebut, hampir separo pekerjaan rekanan pelaksana tidak menemukan kendala lapangan. Hanya saja, pihaknya telah menginstruksikan rekanan untuk memprioritaskan pengerjaan rangka atap. Ini untuk mewaspadai datangnya musim penghujan yang diprediksi mengguyur Kabupaten Madiun lebih awal. “Kami kejar sebelum musim penghujan sudah terpasang untuk bagian atap. Minggu ini pasang reng usuk dan alumunium foil atap," terangnya.


Sementara, dari sisi spesifikasi bangunan, Rika Mekar Gumilang juga menyebut telah sesuai. Sebab sebelum memulai pekerjaan, rekanan harus mengajukan approval material dan mendapat persetujuan dari DPUPR. Baru kemudian didatangkan sesuai kesepakatan dan kebutuhan. “Jadi mereka mengajukan sampel material kemudian kami setujui, baru mereka biasanya beli atau mendatangkan ke lokasi," pungkasnya.


Seperti diketahui, pembangunan kantor baru Disparpora dan DLH Kabupaten Madiun menelan anggaran belasan miliar rupiah dan terbagi dua paket pekerjaan. Sementara nilai kontrak untuk satu gedung sekitar Rp 7,6 miliar. Demikian sebagaimana diinformasikan oleh Radar Madiun. (KR-FEB/AS)

IKLAN

Recent-Post