PONOROGO (KORAN KRIDHARAKYAT.COM) - Keresahan yang dialami ratusan tenaga honorer di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Ponorogo yang tidak bisa mendaftar sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) coba diurai. Ratusan pasukan kuning- sebutan tenaga kebersihan itu, sebelumnya wadul ke DPRD.
Mereka tidak bisa mendaftar PPPK pada gelombang pertama, karena terganjal administrasi. Persoalan itu mendapat tanggapan dari Kepala DLH Kabupaten Ponorogo, Gulang Winarno. Gulang menyatakan, sejatinya ada 272 tenaga non-ASN di dinasnya. Dari jumlah itu, hanya ada satu orang yang masuk database.
Sesuai permintaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Ponorogo, pendataan pegawai non-ASN dilakukan mulai 2017-2021. Data mereka pun, kata Gulang telah dimasukkan ke dalam database sesuai surat keputusan (SK) pengangkatan. "Kita masukkan data itu (ke database.red) sesuai SK pengangkatan tenaga kebersihan. Ternyata data tenaga kebersihan itu tidak masuk dalam database, sedangkan yang masuk itu hanya administrasi perkantoran, atau teknisi perkantoran," ujarnya, Kamis (10/10/2024).
Dengan begitu ia mengakui, ratusan tenaga honorer di DLH Ponorogo pada gelombang pertama tahun ini terpaksa tidak bisa mengikuti seleksi. Solusinya, data mereka akan dimasukkan pada gelombang kedua. "Yang jelas di gelombang dua nanti, teman-teman (tenaga kebersihan) bisa ikut seleksi PPPK. Itu pasti," tambahnya.
Gulang berharap, 50 formasi yang ada di DLH Kabupaten Ponorogo bisa terisi semua, baik untuk gelombang satu maupun dua. Disamping itu, ia juga meminta para tenaga kebersihan di dinasnya bersabar dan tidak patah semangat untuk mengikuti seleksi sebagai abdi negara, pada gelombang dua. Demikian sebagaimana diinformasikan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Madiun. (KR-LID/AS)
