DPRD Ponorogo Angkat Suara Soal Program Makan Bergizi Gratis
PONOROGO (KORAN KRIDHARAKYAT.COM) - DPRD Kabupaten Ponorogo akan segera menyesuaikan program makan bergizi gratis (MBG) sebagaimana kebijakan Presiden RI, Prabowo Subianto. Ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus Prayitno mengatakan, dewan termasuk pemerintah daerah akan mendukung program prioritas pemerintah pusat itu. “Ini sudah ada ketentuan supaya disesuaikan dengan kegiatan yang ada di DPRD. Tentunya ketika ada ketentuan dan aturan yang mengharuskan untuk itu, kita masih ada kesempatan di dalam pembahasan APBD ini ada panitia khusus (pansus) nanti akan kita sampaikan disitu,” ujarnya, Senin (11/11/2024).
Kang Wie- sapaan akrabnya menyatakan, tahapan tersebut masih memerlukan proses panjang untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut. Ini mengingat draf raperda APBD 2025 dari pihak eksekutif baru dikirim ke DPRD Ponorogo pada 15 September lalu.
Saat itu pula, Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil Pemilu serentak 2024 lalu belum dilantik. Meski begitu diakuinya APBD 2025 Ponorogo masih dapat dilakukan penyesuaian, seiring dengan adanya Keputusan Menteri Keuangan (KMK) yang juga bakal menjadi pertimbangan. “Makanya nanti di akhir akan ada pernyataan dari Bupati dengan pimpinan DPRD terkait dengan APBD 2025 itu,” jelasnya.
Politisi PKB ini belum bisa berandai-andai, apakah APBD 2025 Ponorogo nanti mencukupi untuk pembiayaan program makan bergizi gratis. Yang pasti, pihaknya berjanji akan segera menyesuaikan program pemerintah pusat itu dengan kekuatan anggaran di daerah. “Sampai ini belum ada (arahan.red), kalau sudah ada pak sekretaris daerah (sekda) nanti yang akan menyampaikan ke kami,” ungkapnya.
Sebelumnya, Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka saat rapat koordiasi nasional (rakornas) pemerintah pusat dan daerah di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor 7 November lalu meminta dukungan seluruh kepala daerah dan instansi terkait untuk menyukseskan program MBG. Sebab MBG tersebut menjadi salah satu program strategis pemerintah untuk menggerakkan perekonomian daerah, termasuk pemberdayaan petani dan UMKM lokal. Demikian sebagaimana diinformasikan oleh RRI Madiun. (KR-LID/AS)
